Kami memetakan kebutuhan pendidikan hingga level pulau, lalu merekomendasikan intervensi termurah yang layak — dari kelas rangkap Rp 75 juta sampai sekolah baru Rp 8,9 miliar — supaya setiap anak bisa belajar tanpa harus keluar pulau.
Rasio guru–murid dan APK yang sehat di level kabupaten bisa menyembunyikan kenyataan pahit di level pulau: ada anak yang harus naik pompong dua jam sekali jalan hanya untuk masuk kelas.
Angka rata-rata tak pernah bertanya siapa yang tinggal di ujung.
Beban terberat ada di jenjang atas. Pada usia SMP angkanya 996 anak; pada usia SD nyaris nol, karena hampir semua pulau berpenghuni sudah punya SD.
Hanya pulau yang penugasan sekolahnya dapat dipercaya yang dihitung. Sisanya belum diketahui keadaannya — dan tidak tahu bukan berarti tidak ada.
Aksesnya bergantung pada satu trayek saja. Bila trayek itu berhenti, pulau tersebut terputus — dari 38 trayek yang melayani 72 pelabuhan.
Tiga langkah deterministik. Setiap angka bisa ditelusuri sumbernya; setiap rekomendasi datang dengan alasannya.
1.934 sekolah ditempelkan ke pulaunya lewat poligon OpenStreetMap, bukan ditebak dari nama kecamatan. Unit analisisnya pulau — hanya di situ pertanyaan "apakah anak harus keluar" bisa dijawab.
Metode kohort: anak umur enam tahun ini adalah calon murid kelas 1 tahun ini. Kapasitas dihitung dari jumlah rombel nyata dikali daya tampung rujukan Permendikbud, lalu dibandingkan dengan jumlah anak per jenjang sampai 2030.
Sistem memilih modalitas termurah yang layak — dari kelas rangkap sampai sekolah baru — lengkap dengan skor prioritas dan alasan yang bisa dibaca pejabat.
Buka dashboard,
mulai dari satu pulau contoh.
