Di mana pendidikan perlu dibenahi lebih dulu?
- Prioritas tinggi
- Perlu perhatian
- Relatif terlayani
Ukuran lingkaran = anak terdampak
Ringkasan & rekomendasi prioritas
Disusun ulang oleh Claude dari angka yang sudah dihitung sistem. Model tidak punya akses ke basis data — ia hanya menarasikan angka yang dikirimkan, dan setiap bilangan pada teks diperiksa ulang terhadap sumbernya.
Ringkasan belum disusun. Seluruh angka dan rekomendasi di bawah sudah lengkap tanpa langkah ini — narasi hanya merangkumnya menjadi bacaan pendek.
Pulau yang membutuhkan perhatian
Klik untuk memusatkan peta dan membuka analisis pulau.
192 pulau lain belum dapat dinilai —
penugasan sekolahnya belum pasti, jadi tidak diberi peringkat.
- 01 Tajur Biru Lingga Tidak ada SMP di pulau 128 anak terdampak Prioritas tinggi
- 02 Kasu Batam Tidak ada SMP di pulau 149 anak terdampak Prioritas tinggi
- 03 Pulau Buluh Batam Tidak ada SMP di pulau 137 anak terdampak Prioritas tinggi
- 04 Buton Bintan Tidak ada SMP di pulau 105 anak terdampak Prioritas tinggi
- 05 Galang Baru Batam Tidak ada SMP di pulau 120 anak terdampak Prioritas tinggi
- 06 Kentar Lingga Tidak ada SMP di pulau 27 anak terdampak Prioritas tinggi
- 07 Baru Lingga Tidak ada SMP di pulau 21 anak terdampak Prioritas tinggi
- 08 Keban Karimun Tidak ada SMP di pulau 42 anak terdampak Prioritas tinggi
Berapa lama antrean prioritas terkejar?
Jumlah pulau prioritas bertambah sendiri tiap tahun karena anak usia sekolah terus tumbuh, dan berkurang sebanyak sekolah baru yang dibangun. Geser untuk mengatur berapa unit sekolah baru dibangun per tahun.
Rekomendasi intervensi
Pilih pulau pada peta atau daftar prioritas untuk melihat rekomendasinya.
Temuan sistem vs sasaran pemerintah 2026
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan: 61 satuan telah PKS, 145 calon penerima, dan 4 sasaran USB SMA. Dibandingkan di level kabupaten/kota karena itu grain sumbernya.
| Kabupaten/Kota | Pulau dinilai | Prioritas | Terbukti tanpa SMA | Anak terdampak | PKS | Calon | USB SMA | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batam | 9/64 | 3 | 5 | 424 | 16 | 24 | — | perlu ditinjau 3 pulau prioritas dan 5 pulau terbukti tanpa SMA, tetapi tidak ada sasaran USB SMA. Dasar penilaian 9 dari 64 pulau. |
| Lingga | 12/75 | 3 | 8 | 215 | 6 | 23 | 2 | selaras 3 pulau prioritas; sudah ada 2 sasaran USB SMA. Dasar penilaian 12 dari 75 pulau. |
| Bintan | 8/30 | 1 | 6 | 186 | 5 | 10 | — | perlu ditinjau 1 pulau prioritas dan 6 pulau terbukti tanpa SMA, tetapi tidak ada sasaran USB SMA. Dasar penilaian 8 dari 30 pulau. |
| Karimun | 14/41 | 1 | 10 | 89 | 16 | 23 | — | perlu ditinjau 1 pulau prioritas dan 10 pulau terbukti tanpa SMA, tetapi tidak ada sasaran USB SMA. Dasar penilaian 14 dari 41 pulau. |
| Kepulauan Anambas | 13/22 | 0 | 9 | 64 | 2 | 22 | — | selaras Tidak ada pulau prioritas. Dasar penilaian 13 dari 22 pulau. |
| Natuna | 8/25 | 0 | 2 | 18 | 12 | 33 | 1 | selaras Tidak ada pulau prioritas. Dasar penilaian 8 dari 25 pulau. |
| Tanjungpinang | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | selaras Tidak ada pulau prioritas. Dasar penilaian 1 dari 2 pulau. |
resmi Sasaran dari paparan BPMP Kepri 16 Juli 2026. Pada slide "Telah PKS" terdapat dua salah ketik subtotal (SD tertulis 18, seharusnya 19; Tanjungpinang tertulis 3, seharusnya 4); nilai sel yang dipakai, dan totalnya 61 tetap cocok.
batas Kolom pulau dinilai adalah penyebutnya: hanya pulau yang penugasan sekolahnya pasti yang boleh disimpulkan. Pulau tanpa data tidak dihitung sebagai "tanpa SMA" — tidak tahu bukan berarti tidak ada. Penyebutnya pun terbatas pada pulau yang sudah masuk master kami, bukan seluruh pulau di kabupaten itu.
Data & metodologi
Tiga tingkat keandalan, dibedakan secara konsisten di seluruh halaman.
Indikator pendidikan & proyeksi penduduk (BPS), trayek kapal (Dishub Kepri), tarif angkutan (Kepgub 1065/2022, 1114/2025, Permenhub 8/2023).
Anak terdampak per pulau — penduduk usia sekolah kabupaten dialokasikan menurut pangsa penduduk pulau. Skor prioritas: 0,5 anak terdampak + 0,3 keterisolasian + 0,2 gap akses.
Penduduk per pulau, jenjang sekolah tersedia, waktu tempuh, dan biaya konstruksi. Akan digantikan Dapodik serta master pulau resmi.