Provinsi Kepulauan Riau · analisis level pulau

Di mana pendidikan perlu dibenahi lebih dulu?

Nilai prioritas
  • Paling mendesak
  • Perlu perhatian
  • Sudah terlayani

Makin besar lingkarannya, makin banyak anak yang terdampak

Pulau = wilayah geografis, bukan wilayah administratif

Pulau yang membutuhkan perhatian

Klik salah satu pulau untuk memusatkan peta sekaligus membuka rincian lengkapnya — sebaran sekolah, kapal yang singgah, dan sumber tiap angka.
5 pulau lain datanya belum lengkap — kami belum yakin sekolah mana saja yang ada di sana, jadi belum diberi peringkat.

  1. 01 Kasu Batam Tidak ada SMP di pulau 149 anak terdampak Paling mendesak
  2. 02 Jang Karimun Tidak ada SMP di pulau 80 anak terdampak Paling mendesak
  3. 03 Pulau Penganak Batang Besar Lingga Tidak ada SMP di pulau 73 anak terdampak Paling mendesak
  4. 04 Buton Bintan Tidak ada SMP di pulau 105 anak terdampak Paling mendesak
  5. 05 Galang Baru Batam Tidak ada SMP di pulau 120 anak terdampak Paling mendesak
  6. 06 Senang Lingga Tidak ada SMP di pulau 60 anak terdampak Paling mendesak
  7. 07 Pulau Bakung Kecil Lingga Tidak ada SMP di pulau 55 anak terdampak Paling mendesak
  8. 08 Keban Karimun Tidak ada SMP di pulau 32 anak terdampak Paling mendesak

Proyeksi penanganan pulau prioritas

Antrean pulau mendesak bergerak mengikuti angkatan kelahiran yang sudah tercatat, dan berkurang sebanyak pulau yang ditangani tiap tahun. Geser untuk mengatur berapa pulau ditangani per tahun.

4

Sisa antrean 2030 — pulau prioritas
Biaya sampai 2030 — biaya penanganan

Kesesuaian rencana 2026 dengan pulau prioritas

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan: 61 satuan telah PKS, 145 calon penerima, dan 4 sasaran SMA baru. Perbandingan dilakukan per kabupaten/kota, karena sampai di situlah rincian data pemerintah tersedia.

Kabupaten/Kota Pulau berdata lengkap Prioritas Terbukti belum punya SMA Anak terdampak Sudah PKS Calon penerima SMA baru Catatan
Lingga 37/645 9 29 458 6 23 2 sudah sejalan Ada 9 pulau yang paling mendesak, dan sudah ada 2 rencana SMA baru. Penilaian ini bersandar pada 37 pulau yang datanya lengkap, dari 645 pulau yang terdata.
Karimun 31/252 4 22 363 16 23 — perlu ditinjau ulang Ada 4 pulau yang paling mendesak, 22 di antaranya terbukti belum punya SMA, tetapi belum ada rencana SMA baru sama sekali. Penilaian ini bersandar pada 31 pulau yang datanya lengkap, dari 252 pulau yang terdata.
Batam 35/457 2 23 707 16 24 — perlu ditinjau ulang Ada 2 pulau yang paling mendesak, 23 di antaranya terbukti belum punya SMA, tetapi belum ada rencana SMA baru sama sekali. Penilaian ini bersandar pada 35 pulau yang datanya lengkap, dari 457 pulau yang terdata.
Bintan 15/267 2 8 305 5 10 — perlu ditinjau ulang Ada 2 pulau yang paling mendesak, 8 di antaranya terbukti belum punya SMA, tetapi belum ada rencana SMA baru sama sekali. Penilaian ini bersandar pada 15 pulau yang datanya lengkap, dari 267 pulau yang terdata.
Kepulauan Anambas 23/241 1 17 114 2 22 — perlu ditinjau ulang Ada 1 pulau yang paling mendesak, 17 di antaranya terbukti belum punya SMA, tetapi belum ada rencana SMA baru sama sekali. Penilaian ini bersandar pada 23 pulau yang datanya lengkap, dari 241 pulau yang terdata.
Natuna 13/175 1 3 87 12 33 1 sudah sejalan Ada 1 pulau yang paling mendesak, dan sudah ada 1 rencana SMA baru. Penilaian ini bersandar pada 13 pulau yang datanya lengkap, dari 175 pulau yang terdata.
Tanjungpinang 3/9 0 2 43 4 10 1 sudah sejalan Tidak ada pulau yang berstatus paling mendesak di sini. Penilaian ini bersandar pada 3 pulau yang datanya lengkap, dari 9 pulau yang terdata.

data resmi Sasaran dari paparan BPMP Kepri 16 Juli 2026. Pada slide "Telah PKS" terdapat dua salah ketik subtotal (SD tertulis 18, seharusnya 19; Tanjungpinang tertulis 3, seharusnya 4); nilai sel yang dipakai, dan totalnya 61 tetap cocok.

batas data Angka di tabel ini hanya menghitung pulau yang datanya sudah lengkap. Pulau yang datanya belum lengkap tidak dihitung sebagai "belum punya SMA" — belum tahu bukan berarti tidak ada. Perlu dicatat pula bahwa pembandingnya terbatas pada pulau yang sudah masuk master kami, bukan seluruh pulau di kabupaten itu.

Dari mana angka ini berasal

Setiap angka di halaman ini diberi penanda: sudah resmi, masih perkiraan, atau sekadar contoh. Penandanya sama di semua kartu.

data resmi

Indikator pendidikan & proyeksi penduduk (BPS), trayek kapal (Dishub Kepri), tarif angkutan (Kepgub 1065/2022, 1114/2025, Permenhub 8/2023).

perkiraan

Jumlah anak per pulau — angka se-kabupaten dari BPS dibagi ke tiap pulau. Untuk Kab. Karimun pembagiannya memakai jumlah anak per desa dari Dukcapil; untuk wilayah lain masih mengikuti sebaran murid SD. Nilai prioritas menimbang tiga hal: banyaknya anak (0,5), keterpencilan pulau (0,3), dan ketertinggalan mutu pendidikan (0,2).

contoh

Penduduk per pulau, jenjang sekolah tersedia, waktu tempuh, dan biaya konstruksi. Akan digantikan Dapodik serta master pulau resmi.